Japan Culture

Masyarakat Edo

11:36:00 AM

MASYARAKAT EDO
Desa dan Kota
Pada awal periode itu, perekonomian desa hampir sepenuhnya mampu menghidupi diri sendiri. Bagian dari hasil panen yang dibayarkan untuk pajak berbeda-beda menurut adat istiadat setempat dan situasi politik. Pada tanah milik bakufu bagian pajak biasanya 30 sampai 35 persen. Pada tanah milik daimyo bagian pajak rata-rata hampir 40 persen. Beban pajak sangat berat, sehingga yang tersisa hanya untuk memperbaiki kesuburan tanah.
Akibat pertumbuhan perdagangan dalam negri dan pertumbuhan kota kecil yang diakibatkannya, pada abad ke-17 keadaan berubah. Petani di sekitar wilayah kota, mulai menanam tanaman untuk dijual, seperti sutra, kapuk, sayur mayur, minyak nabati, bahkan padi. Beberapa menggunakan seluruh tanahnya untuk bertanam jenis-jenis tanaman ini, dan menggunakan laba yang diperolrh untuk membeli beras yang harus mereka bayarkan sebagai pajak. Dengan penghasilan lebih tinggi, bakufu mencoba naik tingkat masuk menjadi elite desa.
Kekacauan sosial yang disebabkan oleh perubahan ekonomi ditambah dengan tekanan pajak, menimbulkan pemberontakan di desa-desa. Pemberontakan tersebut terjadi dua kali setahun. Tetapi dalam masa lima puluh tahun setelah itu, jumlah pemberontakan meningkat dua kali lipat. Setelah tahun 1800, pemberontakan yang cukup besar terjadi dan melibatkan petani dalam jumlah yang sangat besar dari berbagai desa. Di tingkat local, pemberontak biasanya melampiaskan amarah kepada sasaran terdekat, yaitu kepada kepala desa, pejabat, atau petani kaya.
Perlawanan-perlawanan petani pada awal abad ke-19 kemungkinan besar dicetuskan oleh persoalan-persoalan yang lebih luas dan ada hubungannya dengan pemerintahan feudal, dank arena itu dari sisi politik lebih mengkhawatirkan. Masalah-masalah yang sering dikemukakan para pemberontak berkisar dari keharusan membayar pajak baru dan penggunaan alat ukur tanah palsu hingga monopoli, dan tuan tanah menggunakan kekuasaannya untuk menarik pajak untuk menindas, untuk mendapatkan penghasilan yang besar.
Pada periode Edo, kota kecil benteng bernama norma. Kota kecil benteng berasal dari kebutuhan yang dirasakan oleh daimyo yang mulai bermunculan, yakni membangun tempat berpijak yang kokh tempat mereka dapat mempertahankan dan mengurus tanah mereka. Orang-orang biasa yang paling disukai, dikelompokkan menurut pekerjaan dan diberi tempat tinggal didaerah garis batas wilayah samurai. Kota-kota kecil ini dengan cepat menjadi pusat kabupaten dengan fungsi perekonomian dan politik. Kota kecil benteng juga mengembangkan hubungan dengan wilayah-wilayah lain di Jepang. Bagian terbesar dari hasil penjualan kemudian dikirim ke Edo untuk membayar pengelauaran bagi perawatan perumahan tuan tanah di Edo dan biaya yang dikeluarkan tuan tanah dan samurai yang tinggal disana.
Di wilayah-wilayah lebih luas, keadaan ini melahirkan pertumbuhan kota-kota kecil yang cukup besar. Pada tahun 1721, Jepang memiliki lima kota besar dengan penduduk di atas 100.000, kota terbesar adalah Edo.
Susunan kelas masyarakat pada zaman Edo terdiri dari kuge, buke, samurai, kaum petani (hyakushou) dan orang kota (chounin). Kaum petani dan orang kota dimasukkan dalam satu kelompok besar yang disebut heimin yang secara harfiah memiliki arti rakyat biasa. Ada orang – orang yang tidak termasuk ke dalam salah satu golongan, mereka disebut eta. Berikut adalah penjelasan rinci pembagian kelas masyarakat zaman Edo :
a.       Kuge adalah kelas masyarakat yang paling tinggi. Kelas ini terdiri para keturunan bangsawan. Tennou dan para bangsawan – bangsawan di istana masuk dalam kelas masyarakat ini. Dalam masyarakat mereka sangat dihormati karena statusnya sebagai keturunan bangsawan, tetapi di sisi lain kelas ini juga dipandang sebelah mata karena tidak mempunyai pengaruh strategis dalam kehidupan politik dan ekonomi Jepang.
b.       Buke, terdiri dari para Shogun, Daimyou dan keluarga – keluarganya. Kelas kedua setelah kuge. Pada saat itu berjumlah sekitar 270 orang. Walaupun merupakan kelas kedua, kelas sosial ini sangat diperhitungkan karena selama pemerintahan bakufu, kelas inilah yang memegang kekuasaan strategis. Merekalah penentu kebijakan – kebijakan dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat.
c.        Samurai, adalah prajurit yang menjadi pengikut setia para daimyou dan shogun yang berjumlah sekitar dua juta orang. Selain melakukan pekerjaan militer, para samurai juga melakukan pekerjaan administrasi dalam pemerintahan shogun dan daimyo. Sebagai tanda kesamuraiannya mereka selalu mengenakan dua bilah pedang.
d.       Petani (hyakushou), secara teoritis merupakan kelas yang berada langsung di bawah samurai dan diatas chounin. Kelas ini pada prakteknya adalah kelas yang paling tertindas. Kelas ini harus menjamin hidup golongan kuge, buke dan samurai. Petani pada zaman edo juga tidak memiliki tanah pertanian sendiri. Mereka hanya menggarap tanah dari tuan tanah, mereka juga harus melaporkan hasil panennya secara berkala kepada para pemilik tanah.
e.        Chounin, kelas yang terdiri dari para pengrajin dan pedagang. Pada masa Edo, saat kondisi politik relatif stabil, perdagangan Jepang menjadi sangat maju, kelas pengrajin dan pedagang inilah yang menjadi kelas pertengahan dengan kehidupan paling makmur. Ekonomi uang yang menggantukan barter, menjadikan kelas pedagang semakin mendominasi. Pada saat itu banyak pula para pedagang yang diangkat menjadi samurai, karena adopsi atau pernikahan antar kelas pedagang dan samurai. Pernikahan seperti ini sebagian dilatarbelakangi oleh permasalahan hutang. Hutang yang para samurai kepada para saudagar yang dibayar dengan pernikahan dan pengangkatan kelas. Walaupun sebenarnya hal ini melanggar kebiasaan.
f.        Eta, adalah kelas masyarakat yang tidak termasuk dalam kelas – kelas yang telah ditetapkan. Kelas ini terdiri dari para penjagal, penggali kubur, dan lain – lain. Dalam tatanan masyarakat orang – orang yang masuk dalam kelas masyarakat eta benar – benar termarginalkan. Bahkan beberapa samurai dan daimyo akan merasa tercemar jika mereka memasuki perkampungan yang banyak dihuni oleh orang – orang eta.
Sistem Masyarakat Feodal : Usaha Bakufu untuk Melemahkan Peran Tennou
Awal munculnya Feodalisme di Jepang ditandai dengan pembagian kekuasaan antara Tennou yang hanya memegang kekuasaan simbolik semata dan kekuasaan Shogun yang memegang keuasaan praktis. Selama hampir 700 tahun feodalisme di Jepang berkembang sampai ke ranah masyarakat yaitu pembentukan strata masyarakat yang sangat tegas dan kaku.
Alasan populer pemerintah Jepang menerapkan pembagian kelas masyarakat dari mulai kelas yang paling suci sampai kelas yang paling bawah, salah satunya adalah antisipasi pemberontakan kelas bawah. Namun, pemantapan posisi bakufu dan pengkerdilan kekuasaan kaisar juga mungkin bisa dijadikan alasan. Fakta – fakta menunjukkan bahwa hal tersebut mungkin terjadi. Tennou dan bangsawan – bangsawan kaisar yang digaji oleh bakufu, Tennou yang hanya boleh setahun sekali mengunjungi rakyatnya, sampai pengangkatan pejabat kaisar yang harus dengan persetujuan bakufu adalah bukti nyata bahwa bakufu berusaha mendominasi pada saat itu.
Kelas – kelas sosial pada masa Edo juga membuat masyarakat terkotak – kotak. Hal ini secara tidak langsung juga akan menjauhkan masyarakat dari kaisar. Masyarakat yang berada di kelas bawah telah terdoktrin bahwa dirinya tidak pantas menemui kaisar, dan kaisar yang berada di kelas paling atas mungkin juga akan merasa tercemar jika menemui rakyatnya. Hal ini secara alami akan mengurangi peran kaisar dalam proses kehidupan sosial masyarakat dan penentuan kebijakan. Bisa dikatakan pada saat itu, memang benar bahwa kaisar tidak dapat diganggu gugat tetapi, pada saat itu pula kaisar hampir seperti tidak punya keuasaan.
Dalam kondisi masyarakat yang terkotak – kotak seperti itu pula pemerintah dalam hal ini bakufu lebih leluasa melakukan apa saja kepada rakyatnya. Kasus yang terjadi pada saat itu orang – orang dari kelas samurai dapat membunuh seseorang yang kelasnya lebih rendah, walaupun hanya karena alasa sepele.
Kondisi pemerintahan dan masyarakat yang bisa dikatakan tidak sehat ini akhirnya menemui keruntuhannya. Tidak adanya perang membuat raison d’etre para samurai mulai dipertanyakan. Samurai – samurai yang saat itu menganggur mulai banyak yang terlilit hutang. Hal ini secara tidak langsung merusak respect masyarakat kepada kaum samurai. Selain masalah tersebut juga terjadi pemberontakan yang justru tidak muncul dari rakyat jelata, tetapi dilakukan oleh kaum samurai sendiri. Konflik horisontal yang terjadi di kalangan samurai ini semakin membuat situasi kacau dan melemahkan bakufu.
Akhirnya kekacauan – kekacauan yang terjadi tersebut membawa bakufu ke titik kulminasi.Yaitu ketika kaisar sebagai kepala negara sudah tidak percaya lagi kepada bakufu dan meminta keuasaan pemerintahan kembali diampu oleh istana.
Pada zaman Edo jumlah kaum samurai kurang lebih 10% dari jumlah penduduk Jepang saat itu. Namun, dalam jumlah yang kecil ini kaum samurai harus mampu memerintah dan menguasai penduduk. Untuk itu Tokugawa memberlakukan sebuah sistem hirarki sosial yang didasarkan Konfusianisme yang dikenal dengan shi-nō-kō-shō ( 士農工商 ), sehingga struktur masyarakat pada zaman ini terbagi menjadi dua, yaitu yang memerintah dan diperintah. Dari istilah tersebut dapat dilihat kelas mana yang memiliki kedudukan tinggi dan mana yang memiliki kedudukan rendah. Urutannya adalah sebagai berikut :
1. Shi : bushi – 武士 (samurai)
2. Nō : nōmin – 農民 (petani)
3. Kō : kōsakunin – 工作人 (pengrajin)
4. Shō : shōnin – 商人 (pedagang)
Pembagian serta susunan kelas ini berdasarkan fungsi dari setiap kelas di dalam masyarakat. Bushi sebagai penguasa negara dengan sendirinya berada di tingkatan paling atas, kemudian kaum petani (nōmin) dianggap sebagai kelas yang produktif yang merupakan tiang atau sumber ekonomi negara dan menghasilkan bahan makanan, yaitu padi-padian dan hasil ladang lainnya. Pengrajin (kōsakunin) merupakan kelas masyarakat yang memproduksi alat-alat kebutuhan sehari-hari. Sedangkan kelas pedagang (shōnin) dianggap memiliki status rendah, karena mereka hanya dapat memperoleh keuntungan dari hasil yang telah diproduksi orang lain.
Pembagian hirarki sosial ini tergantung pada pertimbangan kelahiran dan status keturunan. Salah satu pemikiran konfusius yang diterapkan pemerintahan Tokugawa adalah pemahaman terhadap hakekat takdir yang mengatakan,”manusia harus menerima takdir semenjak lahir dan tidak dapat menggugat takdir” dengan adanya pemikiran ini, rakyat secara tidak langsung dipaksakan untuk menerima keadaan serta status yang dimilikinya dan tidak dapat mengusahakan kenaikan atau perbaikan statusnya ke tingkat yang lebih tinggi. Pada kekuasaan shogun ke-3, Tokugawa Iemitsu, sistem hirarki sosial ini semakin ketat dan diskriminasi antar kelas semakin jelas. Hirarki sosial ini ditetapkan dengan tujuan tertentu, agar kelas penguasa tetap dapat mempertahankan kedudukannya dan memiliki kekuatan untuk menekan kelas yang berada di bawahnya. Susunan resmi yang ditetapkan Tokugawa mengenai hirarki ini diperkuat dengan perbedaan penampilan pakaian, tutur bahasa, etika, dan tata rambut serta pemakaian jenis pedang bagi kelas samurai.
Selain kelas yang terdapat dalam sistem hirarki shi-nō-kō-shō, di dalam masyarakat feodal zaman Edo terdapat pula kelas masyarakat terendah yang disebut Eta – Hinin. Kelas ini dianggap sebagai masyarakat yang berasal dari keturunan orang-orang buangan.
Pembagian kelas yang secara vertikal ini telah disusun secara ketat dan kaku oleh pemerintah, namun sesungguhnya dalam setiap lapisan kelas itu sendiri masih ada tingkatan-tingkatannya lagi. Tingkatan tersebut dipengaruhi oleh jabatan, wewenang, kekuasaan, atau peranannya di dalam masyarakat tersebut. Dengan demikian timbul hubungan antara atasan dan bawahan yang di pengaruhi oleh ajaran Konfusianisme. Pada mulanya hubungan ini hanya terdapat di dalam kelas samurai saja, tetapi kemudian hubungan “atasan dan bawahan” tersebut merata pula ke dalam masyarakat umum.
         Pembagian tatanan sosial ini didasarkan pada ajaran Konfusianisme yang mengajarkan pemaham terhadap hakikat takdir yaitu bahwa manusia harus menerima takdirnya sejak lahir dan tidak dapat menggugat takdir. Pemikiran ini membuat rakyat terpaksa menerima keadaan serta status yang dimilikinya dan tidak dapat memperbaiki statusnya ke tingkat yang lebih tinggi. Diskriminasi kelas pun semakin jelas. Tujuan ditetapkan Shinōkōshō adalah supaya kelas penguasa tetap pada kedudukannya dan memiliki kekuatan untuk menekan kelas yang berada di bawahnya.
         Pada zaman Genrōku (zaman kecil yang ada selama zaman Edo. Berlangsung tahun 1646 M sampai 1709 M) perekonomian menjadi kacau karena krisis ekonomi. Tokugawa Yoshimune (Shōgun  generasi ke-8) melakukan beberapa pembaharuan untuk membangun kembali perekonomian Bakufu. Ada tiga reformasi yang dilakukan :
a.       Reformasi pertama
Merancanakan pajak yang berlipat ganda  dan cara membuka lahan baru serta memerintahkan kaum Bushi untuk menghentikan hidup bermewah-mewah dan berhemat. Reformasi ini berhasil, tetapi tidak berlangsung lama.
b.      Reformasi kedua
Memerintahkan kaum Bushi untuk berhemat, menganjurkan Bushi untuk belajar beladiri dan ilmu pengetahuan serta mengeluarkan perintah bahwa Bushi tidak perlu membayar hutan kepada kaum pedagang. Reformasi ini gagal tapi mampu menolong kaum Bushi.
c.       Reformasi ketiga
Memerintahkan kaum Bushi untuk berhemat dan melarang perkumpulan pedagang besar yang melakukan pemborongan. Reformasi ini gagal.
            Karena krisis ekonomi, para Daimyō jatuh miskin dan mereka menyalahkan Bakufu. Yang paling buruk nasibnya adalah petani, karena harus membayar pajak yang tinggi. Perasaan tidak senang dan tidak puas terhadap bakufu itu memupuk gerakan nasionalisme dan menjadi kekuatan besar yang menentang kekuasaan Shōgun. Gerakan itu membuat rakyat memuja kembali Shintōisme dan menyanjung pemerintahan Tennō di masa dahulu yang gemilang. Rakyat menghendaki supaya Tennō memegang kekuasaan kembali. Mereka menganggap kekuasaan Shōgun  tidak sah. Bangsa Jepang pun ingin menghidupkan kembali  sifat-sifat Jepang lama. Keadaan para Samurai yang semakin mundur dan petani yang semakin susah membuat anasir-anasir menjatuhkan Shōgun  semakin kuat.
            Ketika keadaan dalam negeri bergejolak, negara-negara barat mendesak Jepang supaya membuka negerinya. Inggris mengadakan revolusi industri dan mengadakan ekspansi ke seluruh dunia dan Amerika pun bermaksud memperluas jangkauannya ke Asia. Pada tahun 1854 M Amerika memaksa Jepang untuk menandatangani persetujuan dagang (persetujuan Kanagawa) yang membuat Jepang harus membuka negeri dari bangsa asing.
            Pembukaan negeri (Kaikoku) tersebut  membuat rakyat dan Bushi menjadi susah serta perekonomian menjadi kacau. Dua golongan Bushi tingkat bawah yang disebut Satsuma dan Chōshū bersatu dan memulai gerakan Sonnōjōi melawan orang asing tetapi kalah. Mereka mengakui kekuatan orang asing dan berfikir untuk menjatuhkan Bakufu dan menyelenggarakan pemerintahan baru yang berpusat pada kaisar. Saat itu muncul gerakan-gerakan anti Bakufu yang disebut Bakumatsu.
             Pemerintahan Tokugawa resmi berakhir ketika Tokugawa Yoshinobu menyerahkan pemerintahan ke tangan Tennō (Taisei Hōkan) pada tanggal 9 November 1867 untuk menghadapi krisis. Tanggal 19 November 1867 Tokugawa mundur dari jabatannya.


 DAFTAR KEPUSTAKAAN
Beasley, W. G. 2003. Pengalaman Jepang : Sejarah Singkat Jepang. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

You Might Also Like

0 komentar

Hii All.. Thanks for visiting my blog.. Please leave your comment and connect each other.. Thankyou ^.^